Hanya Satu Anggota DPRD Banten yang Berani Menemui 3.500 Ojol, Sisanya Takut?

Adanya kenaikan tarif pada ojol ternyata yang menikmati bukan mitra, melainkan pihak aplikator.
"Mereka tertekan (pengemudi ojol, red) dua kali sebelumnya diimpit pandemi Covid-19, kemudian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan terakhir ini yang paling parah adanya kenaikan tarif, namun tidak dapat dirasakan oleh driver," kata dia.
Para ojol menyampaikan sembilan tuntutan, pertama, mencabut dan membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kemudian cabut izin usaha aplikator yang tidak patuh regulasi, selanjutnya tolak serta hentikan persaingan usaha tidak sehat.
"Revisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Kemenhub Nomor 348 Tahun 2019," tulis dalam tuntutan.
Ojol juga meminta kesejahteraan, berikutnya turunkan komisi pendapat dari 20 persen menjadi sepuluh persen.
"Mendesak pembentukan regulasi perlindungan hukum bagi pengemudi ojol serta menuntut untuk membentuk badan pengawas regulasi daerah terkait transportasi online, dan terakhir wujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh ojol Indonesia," tulisnya. (mcr34/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten akan menyampaikan tuntutan 3.500 ojol ke pemerintah pusat.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Abdul Malik Fajar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News