Wakil Ketua DPRD Banten Tak Setuju DLHK Ikut Dirampingkan, Ingat G20

"Jadi, enggak akan cukup untuk menangani hal-hal strategis semacam ini," katanya.

Dia menerangkan dinas yang menangani isu-isu strategis, kemudian terkena perampingan akan berdampak pada proses pelaksanaan atau pelayanan.

"Seperti halnya bila berhadapan dengan kabupaten atau kota di sana tatarannya kepala dinas, sedangkan di pemprov eselon III. Jadi, enggak bisa mengakomodasi, karena levelnya berbeda," kata dia.

Akan tetapi, proses perampingan telah berjalan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sudah dibuat panitia khusus (pansus)

Budi mengatakan sebagai kelembagaan pihaknya menghormati apa yang telah diusulkan Pj gubernur Banten.

"Jadi, setuju atau tidaknya bakal berkembang di pansus," ujarnya. (mcr34/jpnn)