Wakil Ketua DPRD Banten Tak Setuju DLHK Ikut Dirampingkan, Ingat G20
banten.jpnn.com, SERANG - Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo tidak setuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) ikut dirampingkan.
Budi berpendapat Dinas LHK merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang fokus menangani isu strategis dengan persoalan lingkungan saat ini.
"Lingkungan saat ini menjadi pembahasan strategis bahkan di tingkat internasional," ujarnya kepada JPNN Banten, Sabtu (26/11).
Budi membeberkan bahkan lingkungan menjadi pembahasan isu strategis di dalam KTT G20 di Bali.
"Jadi, Dinas LHK sebaiknya jangan dirampingkan. Karena tugasnya cukup berat," jelas dia.
Dia mengungkapkan banyak tugas DLHK yang belum ditangani, seperti tempat pembuangan sampah regional.
"Belum mempunyai tempat sampah regional, sementara daerah yang belum memiliki sudah berteriak mau buang ke mana. Ini mesti ditangani oleh dinas besar," tuturnya.
Budi berpendapat kalau kemudian Dinas LHK digabung, penanganannya menjadi setara tataran bidang, dia meyakini tidak akan dapat menangani tugas seberat itu.
Isu lingkungan menjadi pembahasan strategis di G20. Hal ini menjadi alasan Wakil Ketua DPRD Banten menolak DLHK ikut dirampingkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News