Banyak Kepala Daerah Menolak Penghapusan Honorer, Ratu Tatu Paling Kencang

"Jadi, model konsepnya telah ketemu, tinggal mendiskusikan pada tahap selanjutnya saja," kata dia.

Dia mengungkapkan gaji pegawai juga menjadi pembahasan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

"Banyak kepala daerah yang mengeluh, karena enggak semua kekuatan anggaran Pemda mampu membayar gaji pegawai non-PNS," tuturnya.

Tatu menambahkan pemberian gaji akan ada jenjang besaran nilainya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terlalu membebankan anggaran pemerintah daerah.

"Jadi, agar semua pegawai non-PNS terakomodasi tidak ada pemutusan kerja (di 2023, red)," tutur dia. (mcr34/jpnn)