17.500 Honorer Ancam Mogok Kerja, Pj Gubernur Banten Merespons

Sebelumnya pada Senin (25/7) para tenaga honorer menilai Pemprov Banten belum menindaklanjuti beberapa kesepakatan yang telah dilakukan pada Jumat lalu (10/6).

"Kami merasa Pemprov Banten belum menindaklanjuti kesepakatan terkait tuntutan masa depan para tenaga honorer," ucap Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat beberapa waktu lalu.

Beberapa tuntutan tersebut, kata dia, pertama, terkait kenaikan upah tenaga honorer sesuai upaya minimum provinsi (UMP) yang telah diusulkan BKD.

Kemudian, soal penghentian penghapusan tenaga honorer 2023 serta jaminan hari tua (JHT), dan terakhir jaminan pensiun (JP).

"Semua tuntutan itu untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman (honorer, red), apalagi, soal penghapusan tenaga honorer masa depan kami dipertaruhkan di sana," ujarnya.

Dia menegaskan apabila dalam jangka waktu satu bulan ke depan belum ada respons dari pemprov, Forum Honorer Banten akan menggelar aksi unjuk rasa.

"Kami bersepakat apabila aspirasi yang telah disampaikan masih belum ada kejelasan. Kami akan melanjutkan aksi yang sempat tertunda kemarin," ujarnya.

"Seharusnya pada Senin (13/6) lalu kami menggelar demo. Akan tetapi, sebelum itu terjadi pemprov terlebih dahulu memfasilitasi untuk beraudiensi," jelasnya.