Soal Rencana Penghapusan Honorer, DPRD Banten: Saya Berjanji Potong Kuping Kampret

"Pemerintah harus bisa memberikan kepastian hukum, nyatanya honorer ada di semua bidang roda pemerintahan," ujarnya.

"Bila honorer dipotong (diberhentikan, red), tentunya semu tidak ingin melihat pemerintahan menjadi amburadul," sambungnya.

Budi mengungkapkan pihaknya dalam memperjuangkan hak honorer agar tidak diberhentikan selalu menyampaikan di berbagai kesempatan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Honorer ini nyatanya berperan penting dalam proses pelayanan publik. Sekarang mereka meminta kepastian hukum," jelasnya. (mcr34/jpnn)