6 Ribu Tenaga Honorer Pemprov Banten Tidak Masuk Database BKN, Nasibnya Enggak Jelas

banten.jpnn.com, SERANG - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Jazuli Abdillah mengatakan enam ribu honorer tidak masuk database atau pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Jazuli, ribuan tenaga honorer Pemprov Banten yang tidak masuk dalam database nasibnya bisa terancam lantaran pemerintah bakal menghapus tenaga honorer pada Desember 2024. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sisanya enam ribu yang tidak terinput di BKN. Ini nasibnya enggak jelas," ujar Jazuli kepada JPNN Banten, Rabu (29/11).

Dia mengatakan tenaga honorer yang tidak terinput dalam pendataan BKN terdiri dari berbagai macam formasi.

"Para honorer yang tidak terinput terdiri dari sopir, satpam, pamdal, dan cleaning service," ungkap dia.

Sementara, kata Jazuli jumlah honorer di Pemprov Banten mencapai 16.673 pegawai.

Akan tetapi, yang masuk dalam database BKN sekitar 10 ribu tenaga honorer.