DPRD Banten Layangkan 12 Rekomendasi Buat Pj Gubernur, Poin 8 Khusus Honorer
"Selanjutnya yang keenam menyesuaikan atau penyelarasan terkait pendidikan gratis," ujarnya.
Rekomendasi berikutnya, yaitu menyegerakan posisi jabatan yang kosong seperti kepala sekolah, pengawas, tata usaha, dan tenaga pendidik yang dibutuhkan sesuai kualifikasi dan kompetensi.
"Kemudian yang kedelapan soal kesejahteraan tenaga pendidik terkhusus bagi tenaga honorer untuk mempercepat pengangkatan PPPK yang telah lulus passing grade (PG)," ujarnya.
Kemudian kesembilan adanya pemberian fasilitas beasiswa kepada siswa berprestasi maupun kurang mampu, bagi yang belum pernah mendapatkan.
Rekomendasi yang kesepuluh, yaitu percepatan penyelesaian aset-aset kepemilikan sekolah.
"Selanjutnya rekomendasi kesebelas adanya peningkatan pemberdayaan sekolah swasta dan pondok pesantren untuk mendukung akses serta mutu pendidikan," katanya.
Rekomendasi yang terakhir, ialah terkait pembenahan dan pemberdayaan dewan pendidikan Provinsi Banten.
Yeremia Mendrofa menegaskan 12 rekomendasi tersebut dihasilkan dari beberapa sumber, di antaranya reses, data-data lembaga bermutu, dan kondisi nyata pendidikan di Provinsi Banten.
Dari 12 rekomendasi Komisi V DPRD Banten buat Pj Gubernur Al-Muktabar, ada tuntutan soal kesejahteraan tenaga honorer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News