Penyerapan Pupuk Bersubsidi di Banten Rendah, Ombudsman Bergerak Lakukan Ini
banten.jpnn.com, SERANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menilai penyerapan pupuk bersubsidi 2023 masih rendah di Tanah Jawara.
Hal tersebut terungkap dari rapat koordinasi yang dihadiri Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan Tommy Nugraha, dan lainnya.
Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi mengatakan penyerapan pupuk bersubsidi masih rendah.
Hal itu dapat dilihat dari data Agustus 2023 serapan urea masih 31,7 persen dari alokasi sebanyak 104.525 ton.
Tidak jauh berbeda dengan pupuk NPK penyerapannya hanya di angka 35,1 persen dari total alokasi 55.833 ton.
"Jadi, daerah peringkat terendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi ialah Kabupaten Lebak untuk urea 20 persen dan NPK 29 persen," ucap Fadli, Selasa (28/8).
Fadli menjelaskan rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi disebabkan banyak petani yang belum mengambil jatahnya di kios.
"Informasi dari beberapa kios ada sekitar 30 sampai 40 persen petani yang sama sekali tidak mengambil jatah pupuk. Hal itu salah satu faktor tidak terserapnya pupuk bersubsidi," ujarnya.
Kabupaten Lebak menjadi daerah yang paling rendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi di Banten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News