Heboh Kasus Pengoplosan Pertamax, BPSK Banten Buka Layanan Pengaduan
banten.jpnn.com, SERANG - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wilayah Kerja Provinsi (WKP) II Banten membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang merasa dirugikan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang diduga diopolos.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Majelis BPSK WKP II Provinsi Banten Irfan Muntaha mengatakan pihaknya membuka pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dari pembelian pertamax.
"Kami sifatnya menunggu laporan dari konsumen yang mengalami kerugian yang diakibatkan pembelian suatu barang atau jasa," ucap Irfan kepada JPNN Banten, Senin (3/3).
Menurut dia, laporan yang disampaikan konsumen mesti dilengkapi dengan beberapa bukti-bukti pendukung, di antaranya bukti pembayaran atau transaksi.
Setelah menerima laporan, selanjutnya BPSK WKP II Provinsi Banten melakukan tahap-tahap yang sudah ditentukan peraturan yang berlaku.
Baca Juga:
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
"Kalau ada yang menyampaikan laporan kepada BPSK, maka kami akan memprosesnya sebagaimana menjadi kewenangan," ujarnya.
BPSK WKP II Banten membuka layanan pengaduan konsumen soal kasus dugaan pengoplosan Pertamax dengan pertalite.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
