Keputusan Lembaga Adat: Permukiman Badui Terbebas dari Partai Politik

banten.jpnn.com, LEBAK - Kawasan permukiman masyarakat Badui terbebas dari partai politik karena bisa menimbulkan konflik maupun perpecahan antarpendukung maupun antarsimpatisan.

Tetua adat Jaro Saidi mengatakan pelarangan partai politik di kawasan permukiman Badui atas dasar keputusan lembaga adat.

"Kami melarang kegiatan partai politik, kampanye, pemasangan atribut, baliho, dan spanduk calon presiden, calon anggota legislatif, termasuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kawasan permukiman Badui," kata Jaro yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Sabtu.

Masyarakat setempat hingga kini hidup dengan aman dan damai sehingga jangan sampai adanya konflik dan perpecahan.

Oleh karena itu, kawasan permukiman Badui dilarang adanya kegiatan partai politik, kampanye, pemasangan atribut, baliho, maupun spanduk calon presiden, caleg, calon kepala daerah, dan calon anggota DPD RI.

Kendati demikian, kata dia, masyarakat Badui mendukung dan menggunakan hak politiknya untuk menentukan pemimpin bangsa, baik pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI maupun pemilu anggota legislatif.

Pencoblosan itu dilakukan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing di kawasan permukiman Badui.

Menurutnya, warga Badui pada pemilu tahun-tahun sebelumnya sangat antusias untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan.